Pengaruh Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin terhadap Ekonomi dan Sosial-Budaya Indonesia

This slideshow requires JavaScript.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin terhadap Ekonomi dan Sosial-Budaya Indonesia”.

Karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran Sejarah kelas 11 dan untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang apa saja pengaruh-pengaruh yang dirasakan rakyat Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan pada masa demokrasi terpimpin khususnya yang terjadi dalam bidang ekonomi dan sosial-budaya. Selain itu melalui karya ilmiah ini, penulis akan memberikan juga beberapa kelemahan dan kelebihan dari masing-masing masa demokrasi.

Penulis mengalami beberapa hambatan terutama dalam masalah pengumpulan materi dan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, karya ilmiah ini dapat selesai tepat waktu. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mr.Hengky, dan teman-teman kelas 11.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan tetapi penulis berharap karya ilmiah ini dapat menambah wawasan dan manfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 25 Maret 2013

Penulis

James Kurniawan, Jeanne Clarissa, dan Priscilla  XIA3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang kini berada dalam demokrasi pancasila yang dimulai dari tahun 1966 sampai sekarang tentunya memiliki banyak kelebihan maupun kekurangan dalam berbagai aspek, mulai dari aspek politik, aspek ekonomi, maupun dari aspek sosial-budaya. Tentunya suatu sistem yang dianut oleh suatu negara akan berpengaruh bagaimana sistem politik, sistem ekonomi, dan sosial-budaya suatu negara akan berjalan, entah akan berjalan semakin baik atau semakin menurun.

Suatu negara tentunya memerlukan suatu sistem kenegaraan yang dapat mengatur dan menjalankan sistem politik, sistem ekonomi, dan sosial-budaya negaranya dengan baik dan dapat membawa negaranya menjadi negara yang lebih baik lagi dalam ketiga bidang tersebut. Bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya sangat penting untuk dimiliki suatu negara karena dengan adanya ketiga bidang tersebut dapat dipahami bahwa negara tersebut sudah berada dalam masa yang stabil dan baik sehingga negara tersebut akan menyejahterahkan rakyatnya.

Pada karya ilmiah ini, penulis akan membandingkan kehidupan ekonomi dan sosial-budaya Indonesia pada masa demokrasi parlementer yang berjalan di era 1950-1959 dengan kehidupan ekonomi dan sosial-budaya Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yang berjalan di era 1959-1966. Demokrasi parlementer atau disebut juga sebagai “Representataive/Participatory Democracy” merupakan periode kedua pemerintah negara Indonesia yang berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sebagi landasan konstitusionalnya. Sedangkan demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.

Masa demokrasi parlementer dan masa demokrasi terpimpin memiliki pengaruh, kelebihan, dan kekurangan masing-masing yang berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial-budaya negara Indonesia. Ada juga kegagalan yang dihadapi dalam masa-masa demokrasi tersebut yang dapat menjadi pembelajaran untuk ke depannya sehingga suatu kesalah tidak terulang kembali.

1.2.Rumusan Masalah

  1. Apa saja pengaruh masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin terhadap ekonomi dan sosial-budaya Indonesia?
  2. Bagaimana masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin mempengaruhi ekonomi dan sosial-budaya Indonesia?

1.3.Tujuan

  1. Membandingkan kehidupan ekonomi dan sosial-budaya negara Indonesia dalam masa demokrasi parlementer dan masa demokrasi terpimpin.
  2. Mengetahui pengaruh, kelebihan, dan kekurangan pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin.
  3. Mengetahui bagaimana masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin mempengaruhi ekonomi dan sosial-budaya Indonesia.

1.4.Manfaat

  1. Memberi informasi kepada pembaca mengenai pengaruh-pengaruh masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin terhadap ekonomi dan sosial-budaya Indonesia.
  2. Memberi gambaran perbandingan kepada pembaca mengenai ekonomi dan sosial-budaya Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin.
  3. Memberi informasi kepada pembaca melalui apa ekonomi dan sosial-budaya Indonesia dipengaruhi pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin.

BAB II

ISI

2.1.  Masa Demokrasi Parlementer

Masa demokrasi parlementer yang berdiri sejak tahun 1950 ini dibentuk atas dasar demokrasi multi partai dari negeri Belanda yang merupakan suatu struktur yang tidak menopang pemerintah yang kuat, tetapi diyakini bahwa struktur kepartaian tersebut akan disederhanakan apabila pemilihan umum dilaksanakan.  Pada masa demokrasi tersebut, Soekarno, selaku presiden Republik Indonesia tidak memiliki kekuasaan riil kecuali menunjuk para formatur untuk membentuk kabinet-kabinet baru, suatu tugas yang sering kali melibatkan negosiasi-negosiasi yang rumit. Selama masa demokrasi parlementer ini berjalan, ketidakpuasan muncul dimana-mana dan masyarakat makin pesimis mengenai harapan kesejahteraan dan kemakmuran yang dijanjikan. Situasi ini menjadi kesempatan Soekarno untuk mengambil alih pucuk pimpinan, meninggalkan sistem parlementer yang selama tujuh tahun berjalan dirasakan tak memberikan solusi yang baik, dan juga kurang memberi wewenang pada dirinya untuk lebih berperan besar dalam pemerintahan. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Republik Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sejak saat itu otoritas pemerintahan dipegang Presiden sendiri sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan Pemimpin Besar Revolusi. Demikianlah akhir periode demokrasi pertama yang sangat dinamis di Indonesia.

2.2. Masa Demokrasi Terpimpin

Di awali oleh maklumat hatta sebagai wakil presiden, menganjurkan perlunya pembentukan partai-partai yang ternyata mendapat sambutan luas hingga pada saat itu kurang lebih 40 partai telah hadir di indonesia, sistem ini bukan menambah suburnya sistem demokrasi di indonesia, buktinya kabinet-kabinet yang ada pada waktu itu tidak pernah bertahan sampai dua tahun dan terjadi perombakan kabinet yag baru, dan menurut penilaian soekarno banyaknya parta hanya menyebabkan perpechana perpecahan bahkan dalam nada pidatonya dia menilai partai itu adalah semacam pertunjukan adu kambing yang tidak bakalan berpengaruh baik bagi Bang dan negara.Menurut pengamatan Soekarno Demokrasi Liberal tidak semakin mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yang dicita-citakan, yakni berupa masrakat adil dan makmur, sehingga pada gilirannya pembangunan ekonomi sulit untuk di majukan, karena setiap fihak baik pegawai negeri dan parpol juga militer saling berebut keuntungan dengan mengorban kan yang lain

2.3. Kehidupan Ekonomi Indonesia di Masa Demokrasi Parlementer

Setelah pengakuan kedaulan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi yang sangat berat akibat dari hasil Konfrensi Meja Bundar, antara lain berupa utang luar negeri dan utang dalam negeri. Pada masa demokrasi liberal dikeluarkan beberapa kebijakan ekonomi berikut ini yang mempengaruhi kehidupan ekonomi Indonesia:

  1. 1.      Gunting Syafruddin

Hal ini dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran dan mengurangi peredaran uang. Kemudian pada tanggal 20 Maret 1950 Menteri Keuangan Syafruddin mengambil tindakan memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai Rp. 2.50,00 ke atas.

  1. 2.      Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia

Sebelum dilaksanakan nasionalisasi de Javasche Bank, terjadi proses pembentukan Bank Negara Indonesia sebagai bank nasional pertama Indonesia yang dikukuhkan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/1946 yang terjadi pada 5 Juli 1946. Kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang No. 24/1951 yang berisi tentang pelaksanaan nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan BI. Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Undang-Undang tersebut pun diperkuat dengan UU No. 11/1953 dan Lembaran Negara No. 40 yang menyatakan bahwa jabatan presiden Bank Indonesia menjadi Gubernur Bank Indonesia.

  1. 3.      Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Gerakan Benteng merupakan suatu kebijakan yang dibuat untuk melindungi usaha pribumi. Gerakan Benteng ini mengalami kegagalan karena para pengusaha Indonesia lambat dalam usahanya, bahkan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah. Selain itu, pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam sistem ekonomi liberal.

  1. 4.      Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem Ekonomi Ali-Baba mempunyai tujuan untuk memajukan pengusaha pribumi. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi dan Baba sebagai pengusaha nonpribumi. Sistem ekonomi Ali-Baba mengalami kegagalan karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman dan hanya dijadikan alat oleh pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.

  1. 5.      Pembubaran Uni Indonesia-Belanda

Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahannya, sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

2.4.Kehidupan Ekonomi Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin

Keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 membuat Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonominya menjurus pada sistem etatisme (yang berarti segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan Indonesia dapat bermuara pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Tapi nyatanya, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa itu belum mampu memperbaiki keadaan Indonesia. Berikut merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi Indonesia di masa demokrasi terpimpin:

  1. 1.      Penurunan Nilai Uang

Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang; seperti uang pecahan kertas Rp. 500 menjadi Rp. 50, uang kertas pecahan Rp. 1.000 menjadi Rp. 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000 akan dibekukan.

  1. 2.      Pembentukan Deklarasi Ekonomi

Pembentukan Deklarasi Ekonomi atau Dekon diadakan untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanannya, kondisi ini justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961 sampai 1962, harga barang-barang naik hingga 400 persen.

  1. 3.      Kelanjutan Penurunan Nilai Uang

Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp. 1.000 menjadi Rp. 1. Sehingga, uang rupiah baru mestinya dihargai 1.000 kali lipat uang rupiah lama, tetapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka, tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

  1. 4.      Sistem Lisensi

Kebijakan ekonomi terpimpin berubah menjadi sistem yang bernama Sistem Lisensi. Dalam sistem ini orang-orang yang dapat melaksanakan kegiatan perekonomian, terutama impor, hanyalah orang-orang yang mendapat lisensi atau izin khusus dari pemerintah.

  1. 5.      Dewan Perancang Nasional

Perkembangan perekonomian Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin merupakan pengembangan dari rencana-rencana pembangunan yang telah disusun di masa Demokrasi Parlementer yang tugasnya untuk meningkatkan taraf ekonomi bangsa. Badan ini kemudian dinamakan dengan Dewan Perancang Nasional yang mempunyai tugas untuk mempersipakan RUUU Pembangunan Nasional Indonesia dan mengawasi dan menilai penyelenggaraan proses pembangunan tersebut.

  1. 6.      Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK)

Karena terjadinya krisis likuiditas di berbagai faktor, baik itu pemerintah maupun swasta, membuat pemerintah membentuk Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK) yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti dampak-dampak pelaksanaan kebijakan moneter. Pemerintah juga melakukan pengetatan terhadap anggaran belanja negara serta mengawasi kinerja manajemen dan administrasi perusahaan swasta. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar aliran dana kredit rupiah dapat mengalir secara lancar untuk membiayai usaha yang signifikan bagi kehidupan rakyat Indonesia.

  1. 7.      Bank Tunggal Milik Negara

Penetapan Presiden No. 7/1965 yang menetapkan pendirian Bank Tunggal Milik Negara. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyediakan wadah bagi arus perputaran sirkulasi antar bank, baik itu bank sentral maupun bank umum.

2.5. Perubahan Sosial dan Budaya Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa

Indonesia dalam perkembangannya memiliki beberapa perubahan, salah satunya dalam bidang sosial dan budaya yang terbagi atas 3 periode yaitu:

  1. 1.      Periode 1945

Pada periode ini, muncul beberapa perubahan dalam bidang sosial dan budaya. Berikut merupakan contoh-contoh perubahan dalam bidang sosial-budaya:

  1. Revolusi yang meletus sebagai salah satu ciri masyarakat kolonial. Lapisan dan golongan bersatu padu membela negara dan mempertahankan kemerdekaan. Semangat kesetiakawanan sosial juga sangat tinggi dilihat dari keterlibatan masyarakat pedesaan yang membantu pejuang dalam perang gerilya dan korban perang.
  2. Pada periode ini kaum wanita juga ikut aktif pada masa revolusi kemerdekaan yang ditandai dengan peran mereka yang tidak hanya di garis belakang (menyelenggarakan dapur umum) tetapi juga ikut serta memanggul senapan. Buktinya dapat kita lihat pada tanggal 15- 17 Desember 1945 di Klaten muncul Kongres Wanita Indonesia I yang ikut dihadiri beberapa organisasi seperti: Persatuan Wanita Negara Indonesia (Perwani) dan Wanita Negara Indonesia (Wani).
  3. Selain itu, para wanita Indonesia juga kemudian membetuk sebuah badan gabungan yang dinamakan Kowani (Kongres Wanita Indonesia). Organisasi wanita yang tergabung dalam Kowani adalah: Perwari, PPI (Pemuda Putri Indonesia), Wanita Kristen Indonesia dan Partai Katolik RI BagianWanita. Seiring dengan berjalannya waktu Kowani mempunyai beberapa organisasi baru, yaitu Muslimat, Aisyiah, BBI (Barisan Buruh Wanita), dan Laswi (Laskar Wanita Indonesia).
  4. Tidak hanya itu pemerintah juga menyadari pentingnya pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Desember 1945, dibentuklah sebuah panitia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah-masalah pengajaran dan pendidikan. Panitia ini disebut dengan Panitia Penyelidik Pengajaran yang memiliki tujuan umum untuk memberikan saran kepada pemerintah tentang struktur dan pendidikan baru. Dasar-dasar pendidikan yang dianut adalah demokrasi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Panitia Penyelidik Pengajaran juga mengadakan usaha pemberantasan buta huruf dengan mendirikan tempat khusus pemberantasan buta huruf. Di samping itu, panitia juga menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang administrasi, pendidikan, komunikasi massa, kesusastraan, dll.
  5. Menteri PP dan K, Mr. R. Suwandi membentuk komisi bahasa pada 16 Juni 1947 yang bertugas untuk menyedehanakan ejaan yang sudah dilakukan oleh Ophuyzen pada tahun 1901. Selain itu, komisi ini juga menjalankan tugas pembentukan istilah-istilah baru.
  6. Unsur lain yang tidak kalah pentingnya adalah media massa yang pada saat itu terbit untuk mengaktifkan dan menghidupkan semangat perjuangan. Dengan membaca surat kabar berbahasa Indonesia, berarti menunjukkan sikap pro-Republik. Radio juga merupakan alat komunikasi efektif yang bisa menyatuan bangsa Indonesia dan perjuangan Indonesia dapat diketahui masyarakat internasional sehingga bisa diakui kemerdekaannya. Beberapa stasiun radio yang tenar pada periode ini adalah: stasiun RRI, Radio Pemberontak di Surabaya, Malang, Kediri, Madiun, Yogya, Semarang dan Solo.
  7. Di bidang olahraga pun bangsa Indonesia mengadakan Pekan Olahraga Nasional (PON) sebagai wadah pemersatu semua komponen bangsa dari berbagai daerah. PON pertama kali diadakan di Solo pada tanggal 9 September 1948.
  8. 2.      Periode 1950-an
    1. Di tahun ini pemerintah RI memprioritaskan untuk membangun universitas-universitas dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan. Dalam pelaksanaannya, dikeluarkan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1950 mewajibkan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat untuk mengambil tindakan-tindakan dalam mengkonsolidasikan universitas-universitas di Indonesia.
    2. Pemerintah pada periode ini telah membuat pers dan media mendapat perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem Demokrasi Parlementer yang menyebabkan kebebasan dan liberalisme. Perkembangannya pun tercermin pada diselenggarakannya Seminar Pers di Tugu Bogor pada 24 – 26 Juli 1955. Selain itu pers Indonesia menjadi bersifat regional yang artinya pers pada masa ini tidak terkonsentrasi pada satu daerah saja, tetapi menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Menurut daftar Kementerian Penerangan Bagian Soal-soal Pers dan Grafika, pada 1 April 1954 terdapat 78 harian di seluruh Indonesia. Pada periode ini juga menyadarkan bahwa masyarakat Indonesia mulai tumbuh kesadarannya untuk selalu memperbaharui informasi dan meningkatkan pengetahuan tentang dunia luar.
    3. 3.      Periode 1960-an
      1. Konsentrasi pemerintah untuk meningkatkan taraf pendidikan tinggi di era 1950-an membuahkan hasil pada era 1960-an. Buktinya tingkat animo masyarakat untuk menjajaki pendidikan tinggi meningkat drastis. Kurikulum pengajaran dan materi sangat terkait dengan ide-ide dan ajaran Pemimpin Besar Revolusi dan doktrin Manipol-Usdek. Pada periode ini dikeluarkan juga Tridharma Perguruan Tinggi.
      2. Pada periode ini PKI cukup mendominasi dengan semboyan politik adalah panglima, PKI menempatkan seluruh masyarakat berada di bawah kekuasaannya. Kehidupan kampus terdistorsi oleh praktik PKI, mahasiswa tidak mau mengikuti pergerakan-pergerakan yang digagas oleh PKI dan antek-anteknya.
      3. Doktrin realisme sosialis dalam kehidupan seni dan sastra juga sangat mendominasi. Hal ini berpengaruh dalam pergerakan musik-musik pop yang pada waktu itu dianggap musik ngak-ngik-ngok oleh PKI. Salah satu contohnya adalah penahanan kelompok musik Koes Bersaudara.
      4. Presiden Soekarno juga melarang berkembangnya Manifestasi Kebudayaan (Manikebu) yang berisi tentang konsepsi humanisme universal. Konsepsi ini menekankan akan adanya kebebasan individu untuk menciptakan karya secara kreatif dan independen. Manikebu ini sendiri dicetuskan oleh tokoh-tokoh seperti H.B. Jassin, Trisno Sumardjo, dan Wiratmo Soegito. Larangan terhadap Manikebu dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 8 Mei 1964.

 

2.6. Pengaruh Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin terhadap Ekonomi dan Sosial-Budaya Indonesia

  1. Pengaruh masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin terhadap ekonomi Indonesia

Pada masa demokrasi parlementer pemerintahan Indonesia lebih memfokuskan penstabilan mata uang negara Indonesia dengan cara: gunting Syafuddin, nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, sistem ekonomi gerakan benteng, sistem ekonomi Ali-Baba dan pembubaran Uni-Indonesia Belanda. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin pemerintahan Indonesia yang sudah memiliki mata uang rupiah yang cukup stabil lebih memfokuskan ekonomi Indonesia pada penyelesaian masalah inflasi Indonesia dan pembuatan beberapa kebijakan-kebijakan perekonomian.

  1. Pengaruh masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin terhadap sosial-budaya Indonesia

Pada masa demokrasi parlementer pemerintah Indonesia pertama-tama ingin memfokuskan diri pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan hal tersebut terbukti berhasil dengan meningkatnya keinginan penduduk untuk mengenyam bangku pendidikan. Kemudian pada masa ini juga adanya perkembangan dalam bidang media, pers dan komunikasi massa yang terbukti banyaknya majalah dan sumber komunikasi lainnya yang menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Meskipun pada masa demokrasi terpimpin pengembangan pendidikan Indonesia tetap berjalan dalam rangka melanjutkan usaha yang dilakukan pada masa pemerintahan demokrasi parlementer, sayangnya, pada masa ini justru seni dan budaya baik dalam bentuk lagu maupun karya lainnya ditentang oleh presiden RI sendiri yaitu Presiden Soekarno semata-mata karena beliau melihat bahwa hal tersebut hanyalah manifestasi dari cita-cita imperialisme barat yang dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

2.7.Bagaimana Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin Mempengaruhi Ekonomi dan Sosial-Budaya Indonesia

Proses bagaimana masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin dapat mempengaruhi ekonomi dan sosial-budaya Indonesia adalah melalui pemerintahan yang memiliki sistem yang berbeda dimana kita ketahui bahwa dalam masa demokrasi parlementer pemerintahan Indonesia lebih bersifat lebih bebas atau menganut paham liberalisme yang dapat dibuktikan bahwa pada masa tersebut rakyat Indonesia dapat dengan bebas mengutarakan karya-karya mereka baik lewat lagu dan karya lainnya dan pers pada masa tersebut lebih bebas untuk memberikan dan menyampaikan informasi kepada rakyat Indonesia itu sendiri sehingga pada masa demokrasi parlementer ini jelas bahwa pemerintahan pada masa itu lebih bebas. Berbalikan dengan hal tersebut, pada masa demokrasi terpimpin yang kita ketahui mempunyai makna bahwa sistem pemerintahan berpusat pada presiden RI sendiri yang pada saat itu adalah Presiden Soekarno, pada masa tersebut mulailah muncul larangan-larangan untuk bisa membuat atau menampilkan lagu atau karya rakyat Indonesia lainnya karena ketakutan pemerintahan Indonesia bahwa hal tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke manifestasi dari cita-cita imperialisme Barat khususnya dalam bidang seni dan budaya. Oleh karena itu, dapat kita lihat bahwa keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dimana pada masa demokrasi parlementer, pemerintahan Indonesia lebih bebas sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, pemerintahan Indonesia terlihat lebih otoriter dengan banyaknya larangan-larangan yang ada.

 

 

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

            Dari makalah yang telah dibuat dan dari berbagai pencarian dapat kita ketahui bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi parlementer yang lebih liberal atau bebas sedangkan demokrasi terpimpin yang lebih otoriter atau memiliki larangan-larangan. Selain itu, melalui makalah ini dapat kita lihat bahwa suatu sistem pemerintahan yang dianut suatu bangsa mempengaruhi sistem ekonomi dan sosial-budaya suatu negara khususnya negara Indonesia karena dengan adanya perbedaan sistem pemerintahan membuat cara pemerintahan itu sendiri berbeda dalam menjalankan tugas mereka dalam mengembangkan sistem ekonomi dan sosial-budaya itu sendiri. Melihat dari pencarian dan karya ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa kedua sistem atau masa memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga tidak dapat dikatakan mana yang lebih baik. Justru dengan adanya kedua masa demokrasi ini, Indonesia dapat belajar untuk melakukan lebih baik lagi karena mereka dapat mempelajari kekurangan dan kelebihan dari masing-masing masa sehingga dapat membuat sistem yang lebih baik lagi dan dapat membawa Indonesia menjadi suatu negara yang lebih baik lagi.

3.2.  Saran

Memang semua hal tersebut sudah berlalu namun melalui karya ilmiah ini dapat kita sadari bahwa dengan adanya hal tersebut, pemerintahan Indonesia harusnya dapat belajar dari kesalahan-kesalahan pada masing-masing masa dan dapat mengambil kelebihan dari masing-masing masa tersebut sehingga kesalahan-kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan kelebihan tersebut dapat digunakan kembali pada masa sekarang. Pemerintah Indonesia juga dapat menambahkan beberapa hal yang diyakini bisa membawa Indonesia menuju negara yang lebih baik lagi dengan menambahkan beberapa solusi atau cara dalam sistem pemerintahannya baik itu dalam bidang ekonomi maupun sosial-budaya yang sesuai dengan masa modern ini.

           

           

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Magdalia, dkk. 2003. Sejarah untuk SMA dan MA Kelas XI Program Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: Esis.

Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal. Suharjoko, Puji. http://www.babejoko.web.id/2011/06/16/ekonomi-pada-masa-demokrasi-libral.php.

Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin. Suharjoko, Puji. http://www.babejoko.web.id/2011/06/16/ekonomi-pada-masa-demokrasi-terpimpin.php.

Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Rois, Mustaqim. http://mustaqimzone.wordpress.com/2009/11/21/indonesia-masa-demokrasi-terpimpin-1959-1966/.

Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966. Rois, Mustaqim. http://mustaqimzone.wordpress.com/2009/11/21/indonesia-masa-demokrasi-terpimpin-1959-1966/.

Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959). http://abigdream.wordpress.com/2010/04/01/indonesia-pada-masa-demokrasi-liberal-1950-1959/.

Masa Demokrasi Parlementer. Lintangsari, Putri Ayu Asmaningtyas. http://ayouk91.blogspot.com/2012/01/masa-demokrasi-parlementer.html.

Pengertian Demokrasi di Indonesia. http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-demokrasi-di-indonesia.html.

Praptanto, Eko. 2010. Sejarah Indonesia Zaman Orde Lama. Jakarta: Bina Sumber Daya MIPA.

Sejarah Demokrasi Terpimpin. http://sma.pustakasekolah.com/sejarah-demokrasi-terpimpin.html.

Supriatna, Nana, dkk. 2006. IPS Terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah). Jakarta: Grafindo Media Pratama.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s